Analisis Dirty Vote II: Strategi '3 O' Konsolidasi Kekuasaan?

Tentu, berikut adalah ringkasan dari film dokumenter "DIRTY VOTE II o3 - Full Movie" dari kanal YouTube Dirty Vote [05:20].

Film ini merupakan lanjutan dari "Dirty Vote" pertama, yang menginvestigasi bagaimana pemerintahan baru pasca-Pemilu 2024, yang menurut para pembicara merasa tidak aman (insecure) dengan kemenangannya [05:49], berupaya mengkonsolidasikan kekuasaan. Para pakar hukum tata negara (Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, dan Bivitri Susanti) serta pakar ekonomi (Bima Yudistira) memaparkan strategi ini menggunakan kerangka "3 O": Otot, Otak, dan Ongkos [05:57].

1. Otot (Kekuatan Aparat)

Pemerintahan baru dituding memperkuat cengkeramannya melalui aparat keamanan (Polri dan TNI) untuk memastikan kepatuhan dan meredam kritik.

• Penguatan Polri (Polisi) [24:01]: Ini dilakukan dengan membiarkan perwira polisi aktif rangkap jabatan di posisi sipil [25:49] dan melalui rancangan undang-undang (RUU) kontroversial seperti RUU Polri [27:00] dan RUU KUHAP [28:23]. RUU ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada polisi, seperti penyadapan tanpa izin pengadilan dan perpanjangan masa penahanan [27:12].
• Penguatan TNI (Militer) [30:19]: RUU TNI disahkan secara cepat, memberikan presiden wewenang untuk memerintahkan operasi militer tanpa persetujuan DPR [31:31]. Anggaran pertahanan juga meningkat signifikan [32:23], dan dibentuk komando daerah militer (Kodam) baru [33:02]. TNI juga dilibatkan dalam proyek-proyek non-pertahanan seperti food estate dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) [35:17], [36:20].

2. Otak (Legalitas dan Koalisi)

"Otak" merujuk pada strategi untuk melegitimasi kekuasaan melalui jalur hukum dan politik, serta membangun koalisi besar untuk membungkam oposisi.

• Koalisi Gemuk: Pemerintahan membangun koalisi yang sangat besar, dengan alergi terhadap oposisi [42:15]. Ini tercermin dari kabinet yang diperbesar menjadi 48 menteri, jumlah terbanyak sejak era reformasi [44:46].
• Weaponizing Law (Mempersenjatai Hukum): Hukum digunakan sebagai alat politik. Contohnya adalah penetapan tersangka Tom Lembong dan Hasto Kristianto [51:15], yang kemudian diikuti pemberian amnesti dan abolisi untuk kepentingan tawar-menawar politik [52:54].
• Bagi-Bagi Jabatan: Anggota tim kampanye (TKN) dan politisi partai koalisi diangkat menjadi komisaris di berbagai BUMN [55:20].

3. Ongkos (Pembiayaan)

Semua strategi "Otot" dan "Otak" membutuhkan biaya besar, yang menurut film ini, didanai melalui berbagai skema.

• Level Akar Rumput: Program seperti Koperasi Desa Merah Putih [59:21] dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran besar [01:02:20] dilihat sebagai alat untuk mengamankan dukungan di level bawah.
• Level Elit (Danantara): Lembaga pengelola dana abadi (SWF) Indonesia, Danantara, diisi oleh lingkaran elit politik [01:04:14]. Danantara menerbitkan "Patriot Bond" [01:05:29] yang dibeli oleh konglomerat-konglomerat besar, yang dianggap sebagai bentuk "asuransi politik" [01:06:37].
• Hilirisasi: Proyek hilirisasi, terutama nikel di Morowali, disebut sebagai sumber pendanaan politik yang menguntungkan oligarki [01:54:02], [01:55:01].

Tujuan Akhir dan Solusi

Film ini berargumen bahwa tujuan dari "3 O" adalah untuk [01:26:06]:

1. Memenangkan Pemilu 2029.
2. Mewujudkan "Kapitalisme Terpimpin" (State Capitalism) ala Tiongkok, yang dikagumi Prabowo [02:05:15].
3. Mengembalikan UUD 1945 ke naskah awal (sebelum reformasi) untuk melanggengkan kekuasaan, yang berarti menghapus batasan masa jabatan presiden dan pemilihan presiden langsung [02:17:17].

Sebagai solusi, para pakar menyerukan adanya reformasi total untuk memutus "lingkaran setan" ini [02:27:50]:

• Reformasi Kepolisian: Mengurangi kewenangan berlebih (seperti urusan SIM/STNK) [02:42:16] dan menempatkan Polri di bawah kementerian, bukan langsung di bawah presiden [02:56:03].
• Reformasi TNI: Mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan, menghentikan bisnis militer [03:02:04], dan mereformasi peradilan militer [03:10:43].
• Perombakan Sistem Politik: Mengubah sistem kepartaian yang didominasi elit [03:17:00] dan mempermudah pendirian partai politik baru yang organik [03:37:07].

Film ini ditutup dengan ajakan untuk membangun gerakan sosial [03:52:14] karena sistem negara dinilai telah "dibajak" (state capture) untuk kepentingan oligarki [03:51:18].

Anda dapat menonton film selengkapnya di sini: http://www.youtube.com/watch?v=895Cqij7i00